Tujuh Kepala Daerah Tandatangi Persetujuan Siborongborong Ibukota Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Tujuh Kepala Daerah (KDH) telah menandatangani surat persetujuan menetapkan Siborongborong sebagai ibukota Propinsi Tapanuli. Ketujuh KDH tersebut adalah Bupati Nias Selatan, Bupati Tapanuli Tengah, Walikota Sibolga, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tobasa, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Samosir.

Surat persetujuan menetapkan Siborongborong sebagai ibukota Propinsi Tapanuli tersebut, telah diserahkan kepada Sekda Propinsi Sumatera Utara H Muhyan Tambuse selaku Ketua Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli, pada rapat bertempat di Aula Kenanga Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (29/9) yang lalu.

Hadir pada rapat tersebut selain anggota-anggota Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli, juga beberapa Bupati/Wakil Bupati dan unsur pimpinan DPRD antara lain Ketua DPRD Nias, Ketua DPRD Nias Selatan, Ketua DPRD Humbahas dan lain-lain.

Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse yang juga Ketua Panitia Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli mengatakan, inilah saatnya kita diuji apakah Pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau kepentingan elit-elit saja.

“Kalau tujuan pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tidak perlu mempermasalahkan dimana letak ibukota propinsi. Tidak ada alasan mempermasalahkan ibukota,” ujar Sekdapropsu dengan nada heran.
Bahkan Sekdapropsu yang juga Ketua Anggaran Eksekutif kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memasukkan anggaran pembentukan Propinsi Tapanuli karena belum terbentuk. Kalau sudah terbentuk, pasti anggarannya akan diperjuangkan dalam RP APBD 2006 ini.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Taput Drs Frans A Sihombing, Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS, Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan, Wakil Bupati Samosir Ober SP Sagala, Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga, Ketua DPRD Nias M Ingati Nazaro, Ketua DPRD Nisel DR (HC) Hadirat Manao, Ketua DPRD Humbahas B Silaban, M Sitinjak (DPRD Samosir), Wajib Saruksuk (DPRD Sibolga) masing-masing memberikan masukan bagi panitia.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan dan Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga menyerahkan dukungan secara tertulis kepada Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse sedangkan lima daerah lainnya sebelumnya telah menyerahkannya kepada panitia.

Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao menyerukan kepada peserta rapat, tidak perlu ragu dan dipersoalkan tentang ibukota Propinsi Tapanuli. Yang penting bagaimana Propinsi Tapanuli dapat terwujud. Katanya, dulu pemekaran Nisel banyak yang menentang bahkan pemerintah pun menjadi lawan termasuk penentuan ibukotanya, tapi sekarang tidak masalah lagi. “Yang penting terbentuk dulu Propinsi Tapanuli, kalau sudah terbentuk kita lihat dimana yang lebih layak menjadi ibukota. Masalah ibukota bisa kita pindahkan nanti seperti dulu Indonesia ibukotanya pernah dipindahkan ke Yogya tapi bisa dialihkan kembali ke Jakarta,” ujarnya.

Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS meminta agar semangat pemekaran tetap dijaga. Sedangkan Ketua DPRD Humbahas berjanji akan berbuat yang terbaik bagi pembentukan Propinsi Tapanuli.

Rapat Panitia Gabungan Propinsi Tapanuli ini juga turut dihadiri anggota-anggota DPRDSU Ir GM Chandra Panggabean, Elbiner Silitonga, Eron Lumbangaol, Aliozisokhi Fau SPd, Asisten Tatapraja Setdapropsu Drs Edward Simanjuntak MM, Ketua Bappedasu Drs RE Nainggolan MM, Kepala Bainprom Drs Gandhi D Tambunan MSi, Kepala Badan Litbang Propsu Ir Syarifullah Harahap MSi, Kadis Pertambangan dan Energi Propsu Ir Washington Tambunan, Kakesbang Linmas Propsu Edi Aman Saragi SE MBA, Bukit Tambunan. DR (HC) Manaor Silitonga, Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar, Drs Nurdin Manurung, Sanggam SH Bakkara, KCT Sianturi, Japansen Sinaga SH, Roida Nababan dan Sabungan Siregar.

Parameter
Sebelumnya Ir Hasudungan Butar-butar di hadapan peserta rapat memaparkan parameter dan analisis penentuan calon ibukota Propinsi Tapanuli. Disebutkan, Siborongborong menduduki ranking tertinggi dari lima parameter/indikator yang ditetapkan, menyusul Sibolga dan Pandan sebagai calon ibukota Propinsi Tapanuli dari 10 kabupaten/kota.

Dari analisis ilmiah yang dipaparkan, Siborongborong memiliki rentang kendali jarak rata-rata 119,40 Km dan rentang kendali waktu 238.00 menit ke ibukota propinsi, menyusul Sibolga 132.60 Km dan 263.00 menit dan Pandan 141.78 Km dan 279.00 menit.

Ketersediaan lahan merupakan penentu dalam pengembangan suatu kota sebagai pusat pemerintahan karena lahan tempat dilakukannya berbagai aktivitas pembangunan mulai dari pembangunan perkantoran, perumahan, fasilitas umum dan sosial. Pusat pemerintahan kota saja membutuhkan lahan yang cukup luas seperti Sibolga yang hanya 1.077 Ha, Tebing Tinggi 3.799 Ha, Tanjungbalai 6.052 Ha, Pematangsiantar 7.999 Ha, Binjai 9.033 Ha dan Padangsidempuan 14.000 Ha. Dari data tersebut Kota Sibolga merupakan kota terkecil.

Sementara Siborongborong sebagai calon ibukota memiliki lahan yang cukup luas dengan kondisi topografi yang relatif datar dengan titik fokus di Silangit sehingga kalau dikembangkan relatif tidak mengganggu ekosistem yang lama. Jika calon ibukota Propinsi Tapanuli dalam perkembangan ke depan agar dapat mengikuti/mengimbangi ibukota propinsi induk dalam hal ini Kota Medan yang luas lahannya 25.000 Ha. Dalam penyediaan lahan di Siborongborong telah mendapat dukungan dari Pemkab/DPRD Taput.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ke lima parameter/indikator penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli disimpulkan, Kota Siborongborong dinilai lebih layak jadi ibukota propinsi menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan Tapteng dengan PLTU Labuhan Angin sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kota Sibolga menjadi pusat perdagangan.

Sosialisasi
Sementara itu, Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli tanggal 3-4 Oktober akan melakukan sosialisasi ke Dairi dan Pakpak Bharat yang difasilitasi oleh KDH-nya. (A12/d)

Sumber: Harian SIB Online, 2 Oktober 2006

Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat

Kamis, 28 September 2006

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," katanya kemarin.

Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara.

Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamati meliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran.

Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atau terjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran.

Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintah menghentikan pemekaran daerah. "Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisa saja pemekaran hanya ambisi segelintir elite," ujarnya.

Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agar lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi. AGUS SUPRIYANTO

Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)

Bupati Nias Usulkan 5 Kecamatan ke DPRD Jadi Kota Otonom

Gunungsitoli, (Analisa)

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Gunungsitoli Nias, Bupati dan Wakil Bupati Nias merencanakan akan mengusulkan ke DPRD setempat Kecamatan Gunungsitoli menjadi satu kota otonom.

Hal itu disampaikan Bupati Nias Binahati B, Baeha, SH didampingi Wakil Bupati Temazaro Harefa kepada wartawan saat menggelar di ruang tamu bupati Jalan Pancasial Gunungsitoli beberapa waktu lalu.

Bupati Nias mengatakan, dari sisi luas wilayah jumlah penduduk di lima kecamatan yakni Kecamatan Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Idanoi dan Gunungsitoli Aloa sudah sangat memadai yang berjumlah 128 ribu jiwa kalau menurut dalam undang-undang ibukota Kabupaten tidak boleh berada di dalam lingkungan Kota otnom.

Hal ini, solusi ke depan atau wacana pemikiran, supaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat kota yang sudah sangat luas sekarang dan tidak mungkin ditata dan dilakukan seorang camat, sebab itu harus dikelola seorang kepala daerah otonom yang lebih tinggi dari camat.

Sebab itu, pembanguan kantor pemerintah daerah dan kantor DPRD di arahkan ke kilometer 9 arah selatanyang sedang berlangsung, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memiliki rencana ke depan, agar kota Gunungsitoli bisa ditata dan dapat meningkatkan pelayan kepada masyarakat kota.

Bupati dan wakil bupati mengharapkan, sebelum akhir 2007 semua akan pindah ke kilometer 9 berikut semua dengan dinas akan full berada di daerah itu.

Ia mengatakan, menunjang kerja 100 hari pemerintahan bupati dan wakil bupati yang sudah berjalan walaupun tidak sepuhnya terlaksana, tetapi setidaknya dasar-dasar dari program itu sudah ada seperti memulai displin para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni, mematuhi jam kerja dan dalam membina bawaan dan staf serta peningkatn pelayanan terhadap masyarakat.

Bupati mengatakan, beberapa waktu lalu dilakukan semacan studi ke Jawa Tengah Kabupaten Seragen sejauh mana Kabupaten Seragen melakukan pelayanan prima kepada masyarakatnya yakni, dengan membangun Kantor Pelayanan Terpadu, (KPT) atau one stop service dan kemungkinan pada tanggal 7-8 September mendatang Kabupaten Seragen juga akan berkunjung ke Nias melihat sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten
Nias dalam hal membanguan KPT itu.

Keunggulan dari KPT ini, setiap pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk perizinan atau permintaan surat misalnya, masyarakat dalam hal mengurus surat izin bangunan dan di sana nanti sudah tercantum apa saja yang diperlukan masyarakat berapa biayanya dan berapa hari selesai.

Hal ini dilakukan, dalam membangun trasnpransi dan miningkatkan pelayanan mulai dari sekarang, karena selama ini banyak masyarakat mengatakan pemerintah masih belum mampu memporoleh kepercayaan dari masyarakat.

Dengan KTP ini nanti, pemerintah kembali membangun kepecayaan kepada masyarakat itu sendiri, hingga semua perizian yang selama ini ada di kabupaten Nias akan disatukan dalam satu lembaga KTP dan kepada Kepala KPT ini nanti akan diberikan wewenang atas nama bupati menandatangi semua perizinan dan Bupati Nias tidak mau melihat lagi
masyarakat susah berjumpa dengan pejabat dan masyarakat di permainkan dan kemungkinan. (kap).

Sumber: Analisa Online, 16 September 2006

Nias dan Tapanuli, Bagian Tak Terpisahkan Baik dari Sejarah Maupun Wilayah

Nias (SIB)

Warga atau rakyat daerah Kabupaten Nias mendukung sepenuhnya rencana dan perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai realisasi pemekaran daerah Propinsi Sumatera Utara, dan minta dilibatkan dalam proses dan gerakan perjuangan perwujudan propinsi baru itu karena Nias sejak awalnya memang bagian tak terpisahkan dari rangkaian wilayah pemerintahan Keresidenan Tapanuli dulunya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias M Ingati Nazara Amd menyatakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan pihaknya (DPRD Nias) terhadap upaya dan proses pembentukan propinsi Tapanuli adalah sikap mengundang langsung Panitia Pemrakarsa & Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T), agar segera datang ke Nias untuk melakukan dialog dan sosialisasi profil dan program atau visi dan misi pembentukan Propinsi Tapanuli baik dengan wakil-wakil rakyat, tokoh-tokoh masyarakat, maupun kalangan pemerintah daerah setempat.

“Pada prinsipnya kami di DPRD Nias mendukung gerakan pembentukan Propinsi Tapanuli ini. Itulah sebabnya saya langsung minta pihak Panitia Pemrakarsa (P4T) agar segera datang ke Nias untuk berdialog dengan masyarakat atau wakil-wakil rakyat di DPRD. Padahal, saya baru sekali itu berjumpa dengan panitia, khususnya Sekjen P4T Hasudungan Butar-butar”, ungkap Ingati Nazara di Gunung Sitoli, Selasa (12/9) kemarin.

Hal senada juga dicetuskan Bupati Nias Binahati B Baeha SH selaku moderator dialog dan memaparkan kata sambutan selamat datang kepada tim gabungan (P4T dan utusan Pemerintah Propinsi Sumut), bahwa penghimpunan dukungan dari warga atau daerah Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli semata-mata hanya didasarkan pada prinsip “Tak Kenal Maka Tak Sayang”. Sehingga, tindak sosialisasi untuk kesatuan pemahaman memang mutlak dilakukan kepada semua lapisan masyarakat agar tahu soal plus minusnya bergabung dalam Propinsi Tapanuli.

“Sekali lagi saya ungkapkan soal wacana dan rencana pembentukan Propinsi Tapanuli ini sudah dicetuskan sejak 1991-1992 dan saya dari Nias terlibat langsung di dalamnya sebagai Ketua III Komite Pemrakarsa (Komsa) yang ketika itu diketuai Mayjen Pol MB Hutagalung dari Jakarta. Terlibat juga di dalamnya Bomer Pasaribu, Adnan Buyung Nasution dll, dan kami langsung memaparkannya ke sejumlah tokoh-tokoh Batak seperti Jenderal M Panggabean, Faizal Tanjung, Cosmas Batubara, dll”, papar Binahati B Baeha ketika mengisahkan kembali salah satu kronologi wacana pembentukan propinsi Tapanuli ketika masih menjabat pejabat Otonomi Daerah di Depdagri, Jakarta.

Mereka (Ketua DPRD dan Bupati Nias) mengutarakan hal itu dalam acara dialog antara Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli di aula Pendopo Pemkab Nias di Gunung Sitoli. Tim Gabungan itu terdiri dari Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T) dan Pejabat Utusan Pemerintah Propinsi Sumut, yaitu Asisten I Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda Sumut Drs Edward Simanjuntak dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumut Drs RE Nainggolan. Para unsur P4T terdiri Ketua Umum Dr (HC) Manaor Silitonga, Sekjen Dr Ir Hasudungan Butar-butar MSc, dan dr (HC) Drs Toga Sianturi.

Hadir pada acara dialog itu antara lain Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Sekda Kab Nias Drs PG Martin Zebua, Kepala Bappeda Nias Drs Baziduhu Zebua, Asisten I Drs Kemurnian Zebua, Asisten II Fashaluddin Daely, Ketua Tim Penggerak PKK Lenni B Baeha bersama Yohana Zebua dan sejumlah pejabat dari Pemkab Nias. Dari pihak wakil rakyat tampak hadir sejumlah anggota legislatif seperti Ketua DPRD Nias M Ingafi Nazara Amd, Ketua Komisi A Gatot Yaatoziduhu Laoli, Ketua Komisi C Ronald Zai, Ketua Fraksi Partai Golkar Drs Orudugo Halawa, Ketua Fraksi Rakyat Bersatu Alfonsius Telaumbanua, Asli Zalukhu dari Fraksi Bela Rakyat, Drs Evolut Zebua dari Fraksi PDIP, Armansyah Harefa dari Fraksi Rakyat Bersatu, Samiaro Zendrato dari Fraksi Demokrat, dan Aluizaro Telaumbanua dari PPD.

TIGA SOLUSI PENTING
Ada tiga kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai solusi penting dari dialog antara wakil-wakil rakyat Nias dengan Tim Gabungan (P4T dan Pemprop SU) soal percepatan pembentukan propinsi Tapanuli itu. Ke-3 hal itu adalah: perlunya keterlibatan warga Nias sebagai wakil atau delegasi dalam struktur kepanitiaan (P4T), perlunya forum sosialisasi massal berupa seminar umum tentang Propinsi Tapanuli di Nias, dan perlunya ketegasan dari pihak berkompeten soal penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli nantinya. “Soal personil mewakili rakyat atau daerah Nias di kepanitaan, kami dengan senang hati siap mengakomidirnya dan memang kebersamaan seperti itulah yang kami inginkan dalam perjuangan ini. Bila perlu sekarang juga ajukan nama-namanya, apakah 3-4 atau 10 orang. Soal perlunya seminar, dirundingkan bersama, dan soal apakah nantinya ibukota itu di Tarutung, Sibolga, atau mungkin bahkan di Nias ini... bukan urusan atau wewenang panitia. Kami di panitia (P4T) ini hanya bertugas bagaimana agar Propinsi Tapanuli jadi terbentuk,” papar Manaor Silitonga, Ketua Umum P4T dengan optimis dan semangat.

Acara dialog itu memang berlangsung seru namun tampak konstruktif, khususnya setelah usai paparan soal profil, program, potensi, visi-misi, prospek, kondisi dan perkembangan terakhir, tantangan, dsb dalam perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli tersebut, oleh masing-masing personil dari P4T maupun pejabat Pemprop SU. Dialog seru itu diawali paparan, serius anggota DPRD Nias Ronald Zai, yang antara lain menyoroti kenapa sepertinya tak ada wakil dari Nias di kepanitiaan selama ini, sehingga selama ini kurang jelas apakah porsi Nias sebagai pihak, terlibat atau hanya penikmat dalam gerakan Propinsi Tapanuli.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum P4T Manaor Silitonga dan Sekjen Hasudungan Butar-butar menegaskan bahwa sesungguhnya pihak panitia selama ini melibatkan atau mengakomodir sejumlah personil dari Nias dalam kepanitiaan. Hanya saja, para personil tersebut tak dapat aktif dalam setiap aktivitas karena alasan tertentu. Lalu, Bupati Nias Binahati B Baeha menegaskan pihaknya akan mengajukan sendiri nama-nama orang yang akan mewakili warga dan daerah Nias setelah berkonsultasi dengan para anggota dewan (DPRD) atau tokoh masyarakat dan pejabat setempat.

Gagasan perlunya seminar sebagai forum sosialisasi massal dan formal dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar Orudugo Halawa. Pada seminar itu nantinya akan diundang seluruh tokoh dan warga Nias di Jakarta, Medan, dan daerah Nias atau kota Gunung Sitoli sendiri, plus wakil dan tokoh masyarakat dari seluruh (33) kecamatan se-Kabupaten Nias, serta dari Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dinilai perlu agar terkikis kesan bahwa Nias selama ini telah ditinggalkan karena jarang diangkat atau disebut-sebut dalam berbagai forum bahasan, baik tentang hubungan antar daerah maupun tentang pembangunan daerah.

Soal ketegasan lokasi calon ibukota, diungkapkan senada oleh anggota DPRD Asli Zalukhu, Samiaro Zandrato, Gatot Yaatoziduhu Laoli, Armansyah Harefa, bahkan Bupati Nias sendiri. Intinya, para wakil rakyat Nias ini berharap agar ibukota Propinsi Tapanuli itu ditetapkan nantinya pada posisi titik tengah wilayah Propinsi, yaitu di Kota Sibolga. Alasannya antara lain adalah faktor masa tempuh dari Nias dan Toba, bahwa jarak dari Toba (Taput, Tobasa, Samosir, Humbang) ke Sibolga via darat dan dari Nias ke Sibolga via laut, relatif sama. Begitu juga masa tempuh dengan transportasi udara.

“Kalau sempat ibukotanya nanti di Tarutung atau Siborong-borong, wah, bisa-bisa kami dari Nias ini sudah ‘muntah-muntah’ sebelum sampai di ibukota untuk urusan pemerintahan dsb,” ungkap Samiaro Zendrato dengan nada bercanda, tapi disambut respon tepuk tangan riuh.

Menanggapi pernyataan pengurus P4T Toga Sianturi soal fakta ketimpangan pembangunan di kawasan Pantai Barat (yang akan dijadikan Propinsi Tapanuli—Red) dan Pantai Timur sehingga timbul kesenjangan selama ini, dengan pedas Samiaro menyebutkan hal itu tak terlepas dari kenyataan para pemimpin Sumut pada umumnya berasal dari Pantai Barat tetapi tak membangun daerahnya sendiri. Dia juga mencontohkan banyak sebenarnya orang-orang Batak yang hebat dan sukses di berbagai penjuru negeri, namun entah kenapa kurang peduli dengan pembangunan di daerah atau kampung halamannya sendiri. Hal serupa juga terjadi di Nias dengan banyaknya pengangguran intelektual di daerah tersebut.

Itulah sebabnya, menurut Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa dan anggota DPRD Gatot Yaatoziduhu Laoli serta Alfonsius Telambanua, upaya peyakinan kepada masyarakat bahwa Propinsi Tapanuli kelak adalah solusi dan jawaban untuk menjamin kesinambungan pembangunan sosial ekonomi bagi daerah Nias, harus direalisir dengan sosialisasi marathon yang selama ini memang terasa kurang bagi masyarakat Nias sendiri.

“Kalau Nias tak bergabung dalam Propinsi Tapanuli, memang Nias akan mengalami kendala dalam hal rentang kendali karena Nias (yang tetap tinggal di Propinsi Sumut) nantinya harus melintasi Propinsi Tapanuli bila berurusan ke ibukotanya di Medan,” ujar Temazaro Harefa mengungkapkan perbandingan prospektif.

Tapi yang jelas, menurut mereka, ada kemajuan yang positif sebagai semangat baru dari sikap konstruktif yang dicetuskan acara dialog itu. Bahkan, bupati Nias Binahati Baeha dan Sekjen P4T Hasudungan Butar-Butar dengan senada pula mencetuskan situasi serunya dialog yang diwarnai debat dan sorotan serius soal aspirasi rakyat Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli itu, itu bukanlah indikasi sikap ‘mundur’ atau tak mendukung, melainkan semata-mata hanya ‘gugatan peran’ untuk terlibat sama-sama kerja dan berjuang karena merasa ikut memiliki (sence of belonging) eks Keresidenan Tapanuli itu. (A14/LZ/c)

Sumber: Harian SIB Online, 13 September 2006.

Banyak Keuntungan Bagi Nias Bila Menjadi Bagian Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Ketua DPD II Partai Golkar Nias, Agus H Mendrofa menilai banyak keuntungan bagi Kabupaten Nias bila menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, khususnya dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata.

Penilaian itu diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan melalui telepon, Minggu (10/9) tentang sikapnya selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nias dan putra daerah setempat mengenai masuknya Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli. Dikatakannya, bila Nias menjadi bagian Propinsi Tapanuli, diyakini percepatan pembangunan daerah akan sangat cepat berkembang apalagi bila ibukota propinsi di Sibolga.

"Seperti kita ketahui tujuan dari pemekaran daerah itu di antaranya akan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jadi bila Nias bergabung dengan Propinsi Tapanuli, pelaksanaan pembangunan daerahnya juga pasti akan semakin ditingkatkan," ujarnya.

Apalagi sebelum bencana gempa dan tsunami yang melanda Nias, pembangunan di daerah itu terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga diharapkan dengan bergabungnya Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, perkembangan pembangunan daerahnya dapat meningkat dengan signifikan.

Hal lain yang menguntungkan, bila ibukota Propinsi Tapanuli di Sibolga, Kabupaten Nias akan dibanjiri wisatawan karena daerah wisata yang paling dekat dengan ibukota propinsi adalah Nias yang sangat kaya potensi wisata.

"Kekayaan potensi wisata yang dimiliki Nias, harus dijadikan salah satu modal oleh Propinsi Tapanuli untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena hingga kini masih sangat banyak potensi wisata di daerah itu yang belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak yang besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Nias," tegas mantan Wakil Bupati Nias yang sangat perduli dengan pembangunan pariwisata di daerah itu.

Ditanya sikap DPD II Partai Golkar Nias terhadap Propinsi Tapanuli, ditegaskannya sesuai dengan pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang telah menyatakan akan memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli, pihaknya juga siap mendukung perjuangan tersebut.

"Kebijakan DPD Partai Golkar Sumut yang akan memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli sudah otomatis harus didukung juga oleh DPD II Partai Golkar Nias," tandasnya. Agus H Mendrofa juga mengajak seluruh kader Golkar Kabupaten Nias untuk ikut memperjuangkan Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli.

Dikatakannya hanya "orang bodoh" lah yang tidak mendukung percepatan pembangunan di Nias serta di wilayah pantai Barat Sumatera Utara, yang selama ini masih jauh tertinggal baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakatnya. (B1/t)

Sumber: Harian SIB Online, 11 September 2006

Partai Demokrat Minta Pempro dan DPRDSU Segera Proses Pembentukan Propinsi Tapanuli

Jakarta (SIB)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, Ketua Fraksi Partai Demokrat di
DPR RI Syarif Hasan dan Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan sama-sama memandang bahwa usul pembentukan Propinsi Tapanuli sangat layak diwujudkan. Karena itu, Pemerintah Derah Propinsi Sumut (Pempropsu) dan DPRDSU diminta segera memproses pengusulannya ke pemerintah Pusat dengan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

Sebab, tanpa ada rekomendasi atau usulan dari Pempropsu dan DPRDSU, lembaga atau instansi pemerintahan di Pusat tidak akan bisa menindaklanjutinya. Disamping persyaratan lain, usulan tersebut merupakan dasar utama dan sebagai bahan untuk pembahasan.

“Saya kira, aspirasi atau keinginan masyarakat terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak boleh ditampung apalagi didiamkan, tetapi sebaliknya harus segera di-follow up sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Hadi Utomo kepada delegasi DPD Partai Demokrat Sumut, menjelang acara penutupan Rakernas Partai Demokrat, Sabtu (9/9) di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
Hadir dalam kesempatan tersebut sebagian besar delegasi Sumut yang dipimpin Ketua DPD Palar Nainggolan SH antara lain Tahan M Panggabean, Drs Rachmat Hasibuan, Ir Bangun, Hj Dartatik Damanik, Nurhasanah, Ismail, Ilham Panggabean dan lain-lain.

Juga hadir hampir seluruh Ketua DPC dan Ketua Lembaga Partai Demokrat Sumut, di antaranya Ketua DPC PD Tapteng Tuani Lbn Tobing, Ketua DPC Taput Tongam Lbn Tobing, Ketua DPC Samosir Ober SP. Sagala, Ketua DPC P Siantar RE Siahaan, Ketua DPC Simalungun Jhon Hugo Silalahi dan lain sebagainya.

Hadi Utomo menegaskan, pengurus dan kader Partai Demokrat mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah harus peka terhadap issu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut kondisi dan pertumbuhan ekonomi maupun usulan pembentukan daerah otonom baru.

Pimpinan tertinggi partai yang baru saja merayakan HUT ke 5 tahun ini mengemukakan, salah satu tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masih banyak daerah kecamatan, terutama di daerah terpencil yang belum bisa dijangkau pelayanan pemerintahan dengan segera. Ini terkait dengan terbatasnya tenaga maupun karena sarana transportasi yang masih minim.
Makanya, usulan pembentukan Propinsi Tapanuli dinilainya merupakan hal yang wajar. Sebab, berdasarkan masukan yang diterimanya dari berbagai sumber, pembentukan Propinsi Tapanuli memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang sehingga layak untuk diproses lebih lanjut.

Berkaitan dengan itu, Hadi Utomo meminta pengurus dan kader Partai Demokrat di daerah Sumut agar tampil sebagai motor penggerak pembentukan Propinsi Tapanuli. Masalahnya, tujuannya sangat baik, yakni untuk mempercepat laju pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sejalan pula dengan tema Rakernas PD ke 5, yakni “Bersatu Membangun Negeri”, Hadi Utomo mengharapkan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat agar bersatu padu dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat banyak, karena Partai Demokrat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan partai, kelompok dan pribadi,” ujar Hadi Utomo serius.

Pernyataan Hadi Utomo tentang dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli juga diamini Ketua Fraksi PD di DPR RI Syarif Hasan, sambil menambahkan supaya DPD PD Sumut mendesak Pempropsu dan DPRDSU memproses pengusulan pembentukan Propinsi Tapanuli.

Usulan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Sumut merupakan persyaratan paling utama” karena usul itulah yang menjadi bahan untuk dibahas di DPR RI,” kata Syarif Hasan sembari menyebutkan, sesuai dengan arahan pimpinan partai dirinya akan meminta semua kader Partai Demokrat di DPR RI agar berjuang optimal merealisasikannya.

Dalam waktu terpisah, Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan menyatakan, jika sudah ada usulan dari Pempropsu dan DPRD setempat, maka Komisi II DPR RI yang antara lain membidangi otonomi daerah akan segera membahasnya bersama-sama dengan pemerintah, cq Depdagri.

“Saya telah menerima masukan dari kader-kader Partai Demokrat, bahwa usulan pembentukan Propinsi Tapanuli betul-betul datang dari bawah,” ujar Mangindaan sambil meminta lembaga dan instansi dari Sumut segera memprosesnya.

Mantan Ketua Umum PSSI dan menyenangi olahraga sepakbola ini mengemukakan, keinginan masyarakat harus ditanggapi secepat mungkin, sehingga hasilnya dapat diketahui masyarakat dengan segera pula.

Menanggapi pernyataan dan arahan dari pimpinan Partai Demokrat, termasuk dari Ketua Fraksi PD di DPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPD PD Sumut Palar Nainggolan menegaskan, pihaknya akan segera mendesak Pempropsu dan DPRDSU supaya memperhatikan masalah itu.

“Sekarang bola sudah berada di tangan Pempropsu dan DPRDSU, dan kita akan memantau perkembangan prosesnya, melalui kader Partai Demokrat yang ada di DPRDSU,” ucap Palar Nainggolan, sembari membenarkan, hatinya cukup bergembira karena aspirasi masyarakat, termasuk dari kader dan simpatisan mendapat tanggapan yang baik dari pimpinan Partai Demokrat.

Ketua DPC PD Taput Tongam Lbn Tobing juga tidak bisa menutup sukacita di hatinya karena pimpinan Partai Demokrat merespon apa yang menjadi cita-cita masyarakat Sumut. “Kita hanya minta supaya Pemda Sumut dan DPRDSU jangan lama-lama lagi memproses masalahnya,” kata Tongam Lbn Tobing sambil menyebutkan, semua arahan dan respon dari pimpinan Partai Demokrat itu akan disosialisasikannya kepada masyarakat di daerah Taput.

Tokoh muda politik yang juga pengusaha ini mengemukakan, sebagai partai yang pro masyarakat, Partai Demokrat akan tampil maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan visi dan misi partai yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai, kelompok atau pribadi.

Hal senada juga dikemukakan Ketua DPC PD Samosir Ober SP Sagala, seraya menambahkan, segala arahan yang baik dari pimpinan partai semuanya akan disampaikan kepada masyarakat.

Ia menyatakan, setibanya di daerahnya, dirinya akan memberitahu pengurus dan kader Partai Demokrat di Samosir tentang semua hasil Rakernas, termasuk mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.

Tahan M Panggabean, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam DPD PD Sumut menambahkan, perjuangan masyarakat untuk membentuk Propinsi Tapanuli merupakan pengalaman yang sangat panjang, bahkan sudah begitu banyak panitia yang terbentuk sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota. Hal yang menarik, hari-hari belakangan ini semakin banyak pula yang bergabung dan ikut berjuang, karena dinilai keinginan itu cukup baik demi kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat, panitia yang sudah silih berganti dan elemen masyarakat lainnya perlu diintegrasikan kembali karena semua elemen itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan yang besar dan sangat dahsyat untuk mewujudkan Propinsi Tapanuli maupun untuk membangunnya pasca pembentukan daerah otonom baru.

Masih segar dalam ingatan, pelaksanaan pesta rakyat pada tahun 2002 lalu yang dihadiri ribuan masyarakat. Ketika itu hadir antara lain Panda Nababan dan Prof KT Sirait sebagai anggota DPR RI, dan Tahan M Panggabean sebagai anggota DPRDSU.

“Saat itu semangat masyarakat menggebu-gebu untuk meminta pembentukan Propinsi Tapanuli,” ujar Tahan M Panggabean, sembari mengharapkan agar semangat masyarakat yang meluap-luap itu harus segera diwujudkan. Sebab, kalau tidak, dampaknya akan kurang menguntungkan, baik dalam pemerintahan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat secara luas. (H1/d)

Tim Pemrakarsa Dipersilakan Datang ke Nias

*Bersama DPRD Dan Pemkab Bahas Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli dipersilahkan datang ke Kabupaten Nias untuk "duduk satu meja", berdiskusi bersama Pemkab dan DPRD Nias, menentukan sikap bergabung tidaknya daerah itu ke Propinsi Tapanuli.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Nias M Ingati Nazara AMd kepada wartawan, Jumat (8/9) yang dihubungi via telepon menjawab pertanyaan sikapnya mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.

Dikatakannya, secara pribadi dirinya sangat membuka diri dengan kedatangan Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli, untuk menentukan apakah Kabupaten Nias menjadi bagian dari propinsi tersebut.

Namun menurutnya, sejauh ini belum ada dari Tim Pemrakarsa yang menemui DPRD Nias, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibahas atau dilakukan berkaitan dengan pembentukan Propinsi Tapanuli.

"Secara pribadi saya sangat mengharapkan Tim Pemrakarsa datang ke Nias, untuk menyampaikan visi dan misi Propinsi Tapanuli dan selanjutnya membahas langkah selanjutnya bersama Pemkab dan DPRD Nias," tandasnya.

Menurutnya, untuk menentukan sikap apakah Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, tentunya harus melalui mekanisme, sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh DPRD maupun Pemkab Nias.

Diakuinya, untuk menentukannya pasti ada pihak yang pro dan kontra namun menurutnya hal itu adalah biasa dalam rangka kebebasan berdemokrasi, namun dari hasil pertemuan Tim Pemrakarsa, DPRD dan Pemkab Nias akan diperoleh jawaban sikap Kabupaten Nias terkait pembentukan Propinsi Tapanuli.

"Kedatangan Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli ke Kabupaten Nias, selalu kami tunggu kapan saja," tandas Ingati Nazara.

Sementara itu, Ephorus Gereja AFY Pdt Sab Waruwu mengharapkan agar DPRD dan Pemkab Nias segera menentukan sikap apakah menjadi bagian Propinsi Tapanuli atau tidak.

"Tanpa mengintervensi wewenang kepala daerah maupun DPRD Nias,namun secara pribadi saya menilai dilihat dari historisnya maupun geografisnya Nias layak bergabung menjadi bagian Propinsi Tapanuli," kata Pdt Waruwu. (B1/d)

Sumber: SIB Online, Sabtu 9 September 2005

Kelangkaan BBM Di Nias Semakin Parah

Gunungsitoli, WASPADA Online

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Nias beberapa bulan terakhir ini semakin parah, tanpa ada solusi Depot Pertamina Gunungsitoli, sehingga masyarakat Nias semakin menderita.

Kenaikan harga BBM tahun 2005 justru membuat masyarakat Nias lebih sulit mendapatkannya. Kelangkaan BBM menurut keterangan Kepala Depot Pertamina Gunungsitoli, Supyadi karena adanya pengurangan kuota untuk Nias dan Nias Selatan.

Beberapa pangkalan yang sebelumnya setiap hari mendapat suplay dari APMS dan AMS, belakangan ini jatah masing-masing pangkalan dibatasi sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM semakin kesulitan mendapatkannya.

Akibat kelangkaan ini, seperti jenis premium pemilik kendaraan bermotor terpaksa harus berjam-jam antri di SPBU satu-satunya di Nias di Jl. Diponegoro Gunungsitoli hanya untuk mendapatkan BBM.

Setiap hari terlihat antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU itu. Diperparah dengan adanya beberapa kendaraan yang sampai berulang-ulang masuk SPBU mengisi minyak tanpa ada penertiban.

Salah seorang warga, Martianus Telaumbanua yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi SPBU kepada Waspada mengatakan, setiap hari dia melihat mobil yang setiap harinya berulang-ulang keluar masuk SPBU mengisi BBM. Selain itu, dia merasa bising dengan suara kendaraan yang terus antri mengisi minyak.

"Saya merasa kelangkaan BBM sengaja dibiarkan Depot Pertamina Gunungsitoli. Kalau saja Depot Pertamina mensuplay BBM di setiap pangkalan tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU setiap hari," kata Martianus kesal.

Dia juga heran, saat terjadi kelangkaan BBM di setiap pangkalan, justru banyak terlihat menjamurnya penjual BBM perbotol khususnya jenis premium dengan harga mencapai Rp5 ribu sampai Rp8 ribu perbotol.(cbj) (sn)

Sumber: Analisa Online, 6 September 2006